Harga BBM Agustus 2026 Resmi Berubah, Pertamax Turun Mulai Hari Ini !
Jakarta, 1 Agustus 2026 – Kabar baik datang bagi masyarakat pengguna bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi. PT Pertamina Patra Niaga resmi melakukan penyesuaian harga sejumlah produk BBM yang mulai berlaku pada 1 Agustus 2026. Dalam penyesuaian kali ini, beberapa jenis bensin mengalami penurunan harga, sementara BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar dipastikan tidak mengalami perubahan.
Produk yang mengalami penurunan harga antara lain Pertamax (RON 92) yang turun menjadi sekitar Rp15.950 per liter di wilayah dengan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar 5 persen, seperti DKI Jakarta. Selain itu, Pertamax Green 95 juga turun menjadi sekitar Rp16.600 per liter, sedangkan Pertamax Turbo turun menjadi sekitar Rp18.300 per liter. Sementara itu, harga Dexlite dan Pertamina Dex tetap dipertahankan. Besaran harga di daerah lain dapat berbeda mengikuti kebijakan pajak masing-masing provinsi.
Menurut Pertamina Patra Niaga, penyesuaian harga dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, serta ketentuan pemerintah mengenai formula penetapan harga BBM nonsubsidi. Kebijakan ini juga ditujukan untuk menjaga ketersediaan pasokan energi sekaligus tetap memperhatikan daya beli masyarakat.
Tidak hanya Pertamina, sejumlah penyedia BBM swasta seperti Shell, BP, dan Vivo juga melakukan penyesuaian harga pada awal Agustus. Namun, terdapat perbedaan tren, di mana beberapa produk bensin mengalami penurunan harga, sedangkan produk diesel tertentu justru mengalami kenaikan. Hal ini dipengaruhi oleh fluktuasi harga minyak dunia dan biaya distribusi yang terus berubah.
Dengan turunnya harga beberapa jenis BBM nonsubsidi, masyarakat diharapkan dapat menikmati biaya operasional kendaraan yang lebih ringan pada awal bulan ini. Pengguna kendaraan disarankan untuk selalu memantau informasi resmi dari masing-masing operator SPBU karena harga dapat berbeda di setiap wilayah sesuai dengan kebijakan pajak daerah dan ketentuan yang berlaku.
0 Komentar